MAKALAH KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

BABA I

PENDAHULUAN

Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian hari seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin sedikit dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian hari memiliki sifat swasta dan publik.

Akuntansi sekotr publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntasi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik. Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, partai politik, LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik itu sendiri perlu dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      PERKEMBANGAN PEMIKIRAN AKUNTANSI

a.     Sektor Publik versus Sektor Bisnis ( Swasta )

Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian hari seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin sedikit dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian hari memiliki sifat swasta dan publik.

b.     Perlunya akuntansi sekotr publik dipelajari tersendiri

Akuntansi sekotr publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntasi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik. Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, partai politik, LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik itu sendiri perlu dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini.

2.     TUJUAN KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR BISNIS (SWASTA)

       Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (swasta).

3.      ASUMSI-ASUMSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS(SWASTA)

1.      Perbedaan motif keuntungan antara akuntansi  sector public dan akuntansi swasta.   Akuntansi  sector public hanya memenuhi kebutuhan public tanpa motif mencari keuntungan sedangkan akuntansi swasta  pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya

2.      dampak yang diharapkan dari pemberian materi akuntansi sector public.

3.      Area sector public dan peran pemerintah sebagai organisasi sector public terbesar.

4.      Keunikan karakter akuntansi sector public.

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis (swasta)

            Secara konseptual, perbedaan kedua jenis organisasi ini terletak pada tujuan yang akan dicapai. Pada tahap perencanaan, organisasi sector swasta menitikberatkan keuntungan usaha semaksimal mungkin. Sementara organisasi sector publik lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Akuntansi Sektor Publik yang Tertinggal dari Akuntansi Bisnis

            Akuntansi Sektor Publik di Indonesia sangat jauh tertinggal jika diandingkan dengan Akuntansi Sektor Swasta. Pernyataan ini bukan hanya untuk merendah atau santun, tetapi ketertinggalan ini adalah rill. Pembuktiannya sangatlah mudah, yakni:

a)      Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhan.

b)      Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit.

c)      Pada organisasi public selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan (SAK) No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.

Akuntansi atas Utang atau Kewajiban Organisasi Publik

            Kelemahan akuntansi keuangan pemerintah di masa lalu harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang memberdayakan warga masyarakat. Pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab atas perhitungan “utang pemerintah” dan strategi pelunasannya.

            Dalam hal ini, berbagai pertanyaan berikut harus dijawab:

a.       Malukah pemerintah mengetahui utangnya?

b.      Belum siapkah pemerintah memasuki transparansi keuangan?

c.       Apakah akuntansi yang baik hanya diperuntukan bagi Pemerintah Daerah dengan mewajibkan penyusunan Nota Perhitungan Anggaran Daerah, Perhitungan Daerah, Neraca, dan Laporan Arus Kas?

d.      Bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat dan berbagai agensi pemerintah yang mengelola aset negara disusun secara terpisah?

Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Efisiensia

            Suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung  diatas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tinggkat efiseinsinya. Secara absolut, rasio ini tidak menujukkan posisi keuangan dan kinerja organisai. Karena itu, efiseinsi dapat dikembangkan dengan empat cara, yaitu:

1.      Dengan menaikkan output untuk input yang sama.

2.      Dengan menaikkan output lebih besar dibadingkan proporsi peningkatan input.

3.      Dengan menurunkan input untuk output yang sama.

4.      Dengan menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output.

Input, sebagai penyebut, lebih sering di pertimbangkan sebagai factor pengubah kebijakan organisasi sektor publik

Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan . Jika suatu organisasi ingin membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur. 4 unit operasi, sebuah unit kecelakaan dan darurat, serta unit pasien luar dan sebuah target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisai itu di anggap sudah efektif. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisai sector publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang di keluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah satu dari indikator hasil

Ekonomi

Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input.ada 3 indikatot kinerja organisai sector publik bisa di rinci sebagai berikut: ekonomi mengenain input, efisiensi tentang input dan output, serta efektifvitas yang berhubungan dengan output.

Indikator efisiensi mencakup baik input maupun output. Ini bearti optimalisasi tujuan atau pencapaian tujuan dengan biaya serendah mungkin. Penerapan indikator efisiensi di sektor publik akan membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta. Namun,ada 2 kesulitan benchmark penerapan ukuran kinerja sector swasta ke sektor publik, yaitu:

1)      Jika output di ukur dalam ukuran uang, kwalitas rasio tergantung pada kwalitas output. Sedangkan pengukuran yang ada mencakup perkiraan kwalitatif konsumen. Kegagalan pasar merupakan suatu masalah khusus dalam pelayanan sektor publik

2)      Jika output  tidak bisa diukur dalam nilai uang, rasio efisiensi diperhitungkan dengan unit fisik. Di sini permasalahan dasarnya adalah kondisi pengukuran fisik tidak bisa diterima diterima dalam standar internasional.

Luasnya pengukuran efisiensi dalam artian pencarian nilai menunjukkan suatu residu. Penekanan pada ‘inefisiensi’ dan memelihara atau memperbaiki kualitas dianggap sebagai motif focus pengukuran tren kualitas biaya. Sebagian besar tujuan dapat diukur sementara sebagian lainnya tidak dapat diukur. Setiap jenis ‘kualitas’ biaya telah diteliti sesuai standar profesionalisme asosiasi dan/atau profesi. Hal yang dipertimbangkan adalah perluasan penggunaan kebijakan kunatitas atau kualitas. Dengan kata lain, kualitas merupakan suatu residu di mana mekanisme formal telah dilakukan secara numerik.

Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik dari Sektor Bisnis (Swasta)

Dasar hukum akuntansi sector publik adalah:

1)      Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

2)      Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), standar akuntansi keuangan yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

3)      Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), keberadaan standar pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena standar ini menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Dasar hukum akuntansi sector bisnis (swasta) adalah:

1)      Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan.

2)      Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), merupakan kodifikasi dari berbagai pernyataan standar teknik dan aturan etika.

4.      PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)

          Dalam sector public pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Agak berbeda dengan organisasi public, organisasi bisnis (swasta) juga mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, meskipun ada keputusan yang diambil secara individual (pemeilik usaha).  Pengambilan keputusan melalui musyawarah dilakukan antar pemilik saham, dan para pimpinan atau pihak manajemen organisasi bisni (swasta)

Pengambilan keputusan
Sector public	Sector bisnis (swasta)
Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi.	Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal.
Segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan/ pengurus dan anggota atau perwakilan anggotanya.	Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga diputuskan secara individual (pemilik usaha).

Tabel pengambilan keputusan dalam sector public dan sector bisnis

5.    PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)

Untuk mencapai suatu tujuan dalam setiap organisasi sector public maupun swasta diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:

1.      Proses perencanaan: strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi aktivitas

2.      Proses pengendalian: penetapan perencanaan dalam suatu system menjamin bahwa proses perencanaan dapat dilakukan.

Perencanaan dapat dikatogorikan berdasarkan dimensi waktu, sehingga dapat dibagi menjadi:

1.      Perencanaan jangka panjang yang biasanya berjangka waktu 5 tahun atau lebih.

2.      Perencanaan jangka menengah yang biasanya 1 hingga 5 tahun kedepan

3.      Perencanaan jangka pendek yang biasanya hingga 1 tahun kedepan.

Disisi lain akuntansi manajemen menyediakan informasi untuk pembuatan rencana sementara. Penyediaan informasi pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara:

a.       Penilaian investasi

Suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menyediakan informasi tentang kemampuan organisasi dalam mengevaluasi pengembalian modal dan kemampuan aset.

b.      Perencanaan dan penganggaran keuangan

1.      Perencanaan keuangan

Tujuan mendasar perencanaan keuanganan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi sector public serta untuk memenuhi permintaan pelayanan yang ditetapkan pada saat perencanaan awal.

2.      Anggaran modal

Anggaran modal berisi rincian dan prakiraan penerimaan dari penjualan aset serta pembayaran pengambilalihan aset baru untuk perencanaan jangka menengah

c.       Anggaran pendaptan

Anggaran penerimaan tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang paling penting dalam suatu organisasi sector public. Anggaran pendapatan memuat rencana pendapatan yang akan diperoleh organisasi dalam satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan organisasi.

d.      Model keuangan

Dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang perencanaan selalu dipengaruhi oleh banyak variable yang terkait. Salah satucara yang dapat membantu menghitung/menaksir masing-masing variabel adalah dengan menggunakan model keuangan. Manfaat dari model keuangan ini adalah untuk melihat prediksi situasi sesungguhnya yang akan terjadi pada masa yang akan dating.

e.       Target perencanaan dan pengangguran

Target adalah seperangkat sasaran dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertentu di masa yang akan datang, seperti :

-          Target output

-          Target kinerja (efisiensi, kualitas, pelayanan, kinerja keuangan)

Jadi, aktivitas perencanaan dapat dikelompokan ke dalam dua bagian yaitu:

1.      Jenis perencanaan yang perlu diperlukan untuk mentapkan seluruh tujuan organisasi, yaitu : perencanaan sasaran dan tujuan dasar.

2.      Jenis perencanaan yang diperlukan untuk menerapkan aktivitas dalam pencapaian sasaran dan tujuan dasar (perencanaan operasional)

Berikut ini adalah tahap pokok dari perencanaan dan pengendalian:

1.      Perencanaan sasaran dan tujuan dasar.

2.      Perencanaan operasional.

3.      Penganggaran.

4.      Pengukuran dan pengendalian.

5.      Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Proses perencanaan di organisasi sector public, seperti organisasi pemerintahan, dilakukan dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh unit (badan) perencanaan pembangunan daerah.

Contohnya adalah sebagai berikut:

1.      Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20 tahun yang ditetapkan dengan perda.

2.      Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan perda.

3.      Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat.

Perencanaan
Sector public	Sector bisnis (swasta)
Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi.	Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut.
Disahkan dengan regulasi public.	Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan.
Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan public.	Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit/laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi.

Dalam organisasi swasta, proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sector public. Pada intinya, terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sector public lebih mengutamakan pentingya layanan kepada public/masyarakat.

6.      PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)

Di dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.  Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untik dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

Penganggaran
Sektor public	Sektor bisnis (swasta)
Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.	Penyusunan anggaran dilakukan begian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha.
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat.	Tidak dipublikasikan.
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D legislatif dewan pengurus.	Disahka oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha.

REALISASI ANGGARAN DALAM SEKOTR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS

Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis (swasta), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik kualitas dicapai untuk mencapai tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.

Realisasi anggaran
Sektor publik	Sektor bisnis (swasta)
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayana organisasi.	Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Partisipasi kensumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran.	Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk).

PELAPORAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)

Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan.oleh karena itu,model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat,Kanada,serta Selandia Baru.

            Pada bulan juni 1999,Amerika Serikat melalui Governmental  Accounting Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB statement  No.34 “Basic Financial Statement and Management’s Discussion and Analysis for State and local Government,”dimana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

            Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor,seperti sifat lembaga sector public,system pemerintahan suatu Negara,mekanisme pengelolaan keuangan , dan system anggaran Negara.

AUDIT DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis (swasta). Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Sementara itu, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari dari Audit Keuangan (Financial Audit ), Audit Kinerja (Performance Audit), dan Audit untuk Tujuan Khusus (Special Audit). Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai jenis-jenis audit sektor publik

Realisasi Anggaran
Sektor Publik	Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sector pemerintahan daerah (Pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan negara, partai politik, yasasan, LSM, dan organisasi social lainnya.	Perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.

.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (swasta).

DAFTAR PUSTAKA

http://m.detik.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah

http://infodakwahislam.wordpress.com/

http://arissasminto.blogspot.com/2013/04/

http://muhammad-iwad.blogspot.com/

Tweet